Rapat Koordinasi Akselerasi Sertifikasi Halal (WHO 2026)

Pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan pada tanggal 17 Oktober 2026 sesuai amanat undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2024, maka diperlukan langkah strategis untuk mempercepat capaian sertifikasi Halal diwilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat Koordinasi Akselerasi Sertifikasi Halal (WHO 2026) pada Rabu/ 11 Maret 2026, pokul 09.00 wib s.d selesai bertempat : Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Gedung B 1 Lantai 3 Komplek Perkantoran Gubernur Dompak, Tanjungpinang.

Adapun agenda yang dibahas terkait : Evaluasi capaian sertifikasi Halal tahun berjalan, Strategi Akselerasi Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2026 dan Koordinasi Pengawasan dan Pendampingan Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah serta Sosialisasi Sertifikasi Halal untuk Instansi.

Kegiatan ini Dra. Risna Sasmita, M. Si selaku Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan perlunya kemitraan serta dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan, pembinaan, pendampingan serta pengawasan Sertifikasi Halal. Perwakilan yang hadir dalam diskusi dan zoom dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatra Barat, Kantor Wilayah Kementrian Agama Wilayah Kepulauan Riau cq. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam; Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kepulauan Riau, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UMRAH, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) STAIN Sultan Abdul Rahman, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) POLITEKNIK Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.